BOMBANA, Perspektifmedia.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektorat resmi menggelar Sidang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan Daerah oleh Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Sidang berlangsung di Aula Tina Orina Kantor Bupati Bombana pada Jumat, 13 Juni 2025.
Sidang dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.Kes, selaku Ketua Majelis. Ia didampingi Wakil Ketua Majelis yang juga Inspektur Daerah Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, Sekretaris Majelis Doddy Muchlis, SE., M.A.P, sebagai Kepala BKD dan Asisten III Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin. Kegiatan ini turut dihadiri tamu undangan dari pihak rekanan, konsultan, dan kontraktor.
Inspektur Daerah Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menjelaskan bahwa sidang TPTGR ini menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti temuan kerugian negara atau daerah yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun rekomendasi Inspektorat. “Tujuan utama sidang ini adalah memulihkan keuangan daerah sekaligus meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, ini juga bagian dari upaya penegakan hukum,” ungkap Ridwan.
Dalam jalannya sidang, pimpinan membacakan rekomendasi temuan yang telah diaudit. Seluruh peserta yang hadir menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti hasil putusan majelis, baik dengan menyelesaikan kewajiban secara tunai maupun melalui mekanisme angsuran sesuai tenggat yang ditetapkan.
Sidang TPTGR di Bombana juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesadaran aparatur sipil negara (ASN) maupun pihak rekanan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Proses ini diharapkan menjadi pembelajaran agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih hati-hati, taat aturan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Penataan keuangan yang transparan bukan hanya soal menutup kerugian, tapi bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Inilah komitmen kami di Inspektorat Bombana,” tambah Ridwan.
Dengan adanya sidang ini, pemerintah daerah menegaskan posisinya sebagai lembaga yang serius menegakkan disiplin keuangan sekaligus memulihkan potensi kerugian. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Bombana.
