Jakarta – Posyandu dan Puskesmas memegang peranan penting dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Sebagai garda terdepan, kedua lembaga ini berperan dalam memastikan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap terpantau dengan baik, terutama menjelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai Januari 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi III Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa Posyandu dan Puskesmas menjadi ujung tombak dalam implementasi program MBG. Di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 300.000 Posyandu dan 10.000 Puskesmas yang berfungsi memantau status kesehatan masyarakat. “Posyandu dan Puskesmas adalah garda terdepan untuk memantau anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Nunung dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Makan Bergizi Gratis Solusi Tekan Angka Stunting’, Senin (18/11).
Program MBG, menurut Nunung, memiliki tujuan ganda: menurunkan angka stunting yang sudah ada sekaligus mencegah terjadinya stunting baru. Program ini, yang terintegrasi dengan berbagai sektor, menjadi tantangan besar yang memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Kita membutuhkan sinergi yang kuat antar sektor untuk memastikan program ini berjalan efektif dan menyeluruh,” tambah Nunung. Fokus utama pencegahan stunting adalah intervensi di hulu, dengan remaja putri sebagai salah satu kelompok prioritas. Kesehatan remaja putri yang baik diharapkan dapat mempersiapkan mereka untuk memasuki fase pernikahan dan kehamilan dengan kondisi tubuh yang optimal, sehingga anak yang mereka lahirkan dapat terhindar dari stunting.
Pemerintah juga memastikan bahwa data kesehatan yang dihimpun melalui Posyandu dan Puskesmas dimanfaatkan secara maksimal. Dengan menggunakan data “by name by address”, pemerintah dapat menentukan daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Program makanan tambahan lokal yang diinisiasi oleh pemerintah daerah juga turut mendukung upaya ini.
“Jika angka stunting yang lama berhasil diturunkan tetapi muncul angka baru yang belum tertangani, ini justru akan memperburuk masalah,” tegas Nunung. Oleh karena itu, pemerintah menekankan perlunya pendekatan holistik dalam pencegahan stunting, dimulai dari edukasi, pemantauan kesehatan, hingga pemberian intervensi gizi yang tepat. Dalam implementasinya, program MBG membutuhkan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pemerintah optimis bahwa dengan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, target penurunan angka stunting dapat tercapai. Kolaborasi yang solid, khususnya antara Posyandu, Puskesmas, dan pemerintah daerah, akan menjadi kunci keberhasilan program ini. “Program ini sangat strategis. Banyak masukan dari berbagai lembaga yang menekankan pentingnya pencermatan seksama dalam pelaksanaan program-program penurunan angka stunting,” kata Nunung menutup.
Dengan dimulainya program MBG pada awal 2025, Indonesia berharap dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Kolaborasi yang erat antara semua pihak diharapkan tidak hanya akan mengatasi masalah stunting yang ada, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru, memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
