Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (PJS) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Selasa, 12 Mei 2026 di Jakarta. Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang perayaan Hari Ulang Tahun ke-4 organisasi, di tengah persiapan akhir menuju pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers.
Seluruh pengurus pusat dan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia dijadwalkan hadir. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, mengatakan Rapimnas kali ini memiliki arti strategis.
“Rapimnas ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ini momentum penting untuk mengevaluasi persiapan kita menuju pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers. Kita harus memastikan semua berjalan sesuai rencana,” ujar Mahmud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026).
Rapimnas akan membahas lima agenda strategis. Pertama, evaluasi tahap satu persiapan pendaftaran ke Dewan Pers. Seluruh DPD diminta memaparkan progres pengumpulan data anggota serta kendala di daerah.
“Kami ingin mendengar langsung dari daerah. Apa yang sudah tercapai, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Ini penting agar kita bisa bergerak bersama dengan langkah terukur,” jelas Mahmud.
Kedua, pematangan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 PJS yang direncanakan pada Juli 2026. Munas itu akan bertepatan dengan proses pendaftaran ke Dewan Pers.
Ketiga, penentuan daerah target verifikasi Dewan Pers, baik secara administrasi maupun faktual. Mahmud menegaskan, “Verifikasi faktual dari Dewan Pers adalah tahapan yang sangat menentukan. Kami harus memastikan daerah yang ditunjuk benar-benar siap dari segi kantor, administrasi, dan seluruh kelengkapannya.”
Keempat, perayaan HUT ke-4 PJS. Acara sederhana itu akan menjadi momen refleksi perjalanan organisasi selama empat tahun. Tema tahun ini adalah: “Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional dan Diakui.”
“Empat tahun bukan waktu singkat. Kita sudah melewati banyak hal. Dan di tahun kelima ini, kita akan membuktikan bahwa PJS layak menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers,” ungkap Mahmud.
Kelima, penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW). Kerja sama dengan BAZNAS diharapkan membuka program kesejahteraan bagi wartawan anggota PJS. Sementara MoU dengan LUKW akan memperkuat uji kompetensi wartawan.
“Kedua kerja sama ini sangat strategis. BAZNAS untuk kesejahteraan anggota, LUKW untuk kompetensi. Ini sejalan dengan visi PJS mewujudkan wartawan yang profesional dan sejahtera,” papar Mahmud.
Mahmud menyerukan kepada seluruh ketua dan sekretaris DPD se-Indonesia untuk memastikan kehadiran.
“Kehadiran pimpinan daerah sangat penting. Kita akan membahas hal-hal krusial yang menentukan masa depan PJS. Saya harap tidak ada yang absen tanpa alasan yang benar-benar mendesak,” tegasnya.
Bagi DPD yang berhalangan hadir, wajib memberikan surat kuasa kepada pengurus lain yang ditunjuk sebagai perwakilan.
Peserta juga diminta membawa laporan progres pengumpulan data anggota, daftar kendala di daerah, rekapitulasi anggota siap daftar, masukan untuk Munas ke-3, serta informasi kesiapan kantor DPD untuk verifikasi faktual.
DPP PJS telah menetapkan target besar di tahun 2026, yakni mendaftarkan organisasi sebagai konstituen Dewan Pers. Jika berhasil, PJS akan mencatat sejarah sebagai organisasi pers khusus wartawan media online pertama yang menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers di Indonesia.
“Ini perjuangan besar. Perjuangan yang membutuhkan kekompakan seluruh jajaran, dari DPP hingga DPC, dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin, dengan kerja keras dan solidaritas yang kuat, kita pasti bisa,” tutup Mahmud.(PJS)
Pewarta: Ukas
Editor: Redaksi
