Perspektifmedia.id || Bombana – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si berkomitmen membenahi kualitas perencanaan pembangunan daerah setelah hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kelemahan pada aspek tata kelola dan implementasi kebijakan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta SPIP Terintegrasi di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).
Acara yang dihadiri Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Ak., M.E, Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala OPD itu menjadi momentum evaluasi menyeluruh pengelolaan pemerintahan.
Dalam arahannya, Burhanuddin menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai fondasi tata kelola yang kredibel. Ia meminta seluruh perangkat daerah terbuka terhadap hasil pengawasan dan menjadikannya bahan pembenahan birokrasi.
“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” ujarnya tegas di hadapan para pejabat lingkup Pemkab Bombana.
Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo memaparkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen kunci untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tujuan pembangunan daerah. SPIP juga menjadi bagian dari penguatan integritas sektor publik.
“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah,” jelas Harry.
Namun berdasarkan hasil evaluasi terkini, BPKP menemukan sejumlah kelemahan yang masih membayangi tata kelola Bombana. “Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkapnya, seraya menegaskan bahwa temuan ini harus menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.
Forum tersebut juga menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Berdasarkan asersi Bappeda Kabupaten Bombana, total anggaran mencapai Rp209.953.000.306 yang tersebar pada lima sektor prioritas. Alokasi terbesar berada di sektor kesehatan 61,75 persen, disusul pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, dan pengentasan kemiskinan 0,86 persen.
Evaluasi anggaran ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat SPIP serta memastikan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026 berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Bupati menegaskan, perbaikan perencanaan menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dari BPKP, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat segera membenahi kelemahan tata kelola dan implementasi kebijakan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan terukur. Am (Red).
