BOMBANA – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026). Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan yang menjadi forum strategis bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Rakor yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ini mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Menuju Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan”. Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.
“Desa harus mampu bertransformasi menjadi kawasan agrominapolitan yang mandiri dan berdaya saing,” tegas Bupati Burhanuddin saat memberikan sambutan.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Ahmad Yani, unsur Forkopimda, narasumber dari Kementerian Desa dan PDT RI, Lawang Sewu IT, iDRAP Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, perbankan, camat, kepala desa, ketua BPD, direktur BUMDes, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Bupati menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan desa. Ia meminta seluruh kepala desa tidak ragu melaksanakan APBDes selama sesuai aturan dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Kehadiran Inspektorat dan Polres Bombana dalam Rakor merupakan bentuk pendampingan preventif,” ujarnya. “Kita ingin pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif, sehingga kepala desa dapat bekerja dengan tenang, tertib administrasi, dan tetap berada dalam koridor hukum.”
Bupati juga mendorong transformasi pengelolaan BUMDes agar tidak sekadar menjadi wadah penyerapan anggaran. Ia menginginkan BUMDes mampu menjadi motor penggerak perekonomian melalui konsep One Village One Product (OVOP), sehingga setiap desa memiliki produk unggulan bernilai tambah dan akses pasar lebih luas.
“Aspek bisnis BUMDes harus diperkuat agar benar-benar menjadi jangkar ekonomi perdesaan,” tegasnya.
Perhatian besar juga diberikan pada percepatan digitalisasi kawasan perdesaan. Melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta mitra teknologi IT Lawang Sewu, pemerintah desa diharapkan mulai mengimplementasikan sistem administrasi desa dan pelaporan BUMDes secara digital.
“Melalui kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis desa-desa di Bombana akan semakin maju, mandiri, dan menjadi fondasi utama mewujudkan Bombana berdaya saing,” tutup Bupati.
Pembukaan Rakor dirangkaikan dengan penyerahan satu unit mobil ambulans desa dari PT Situs AHB Kabaena kepada Pemerintah Desa Pongkalaero, serta pemberian santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada warga Desa Mattirowalie dan Desa Batuawu.
Rakor ini diharapkan memberikan pemahaman utuh dan langkah operasional yang dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bombana. Red
