BOMBANA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 di Aula Tanduale, Rabu (22/7), sebagai forum evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa selama enam bulan pertama tahun ini sekaligus momentum memperkuat tata kelola dan mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis agrominapolitan.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Menuju Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan sektor teknologi, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, kepala desa, ketua BPD, direktur BUMDes, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan wadah evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa.
“Tema Rakor tahun ini sangat sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Desa harus mampu bertransformasi menjadi kawasan agrominapolitan yang mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.
Menurut Burhanuddin, terwujudnya Desa Bahagia harus bertumpu pada dua pilar utama, yaitu tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel serta kemandirian ekonomi desa yang kuat melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal. Ia meminta seluruh kepala desa tidak ragu menjalankan program yang tertuang dalam APBDes selama tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kepala desa jangan takut melaksanakan program. Yang penting sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Kepala DPMD Kabupaten Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., mengatakan rakor bertujuan memetakan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa sehingga solusi yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
“DPMD ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa. Dari hasil evaluasi ini, kami akan menyiapkan langkah penyelesaian yang tepat sesuai kondisi di lapangan,” ujar Hamlin.
Pada sesi diskusi panel, Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Dr. H. Yusra, M.Pd., menyampaikan materi secara virtual mengenai strategi pengembangan produk unggulan desa, peningkatan investasi, serta penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, materi transformasi digital disampaikan oleh President Lawang Sewu Teknologi Commercial Division Vice, Wahyudin N. Achmad, bersama Bahaludin dari C/O Graha Carita (MEGROS), yang memaparkan penerapan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan administrasi desa dan meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan.
Pemerintah daerah juga mendorong setiap desa mengembangkan potensi lokal menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Salah satu produk yang mendapat perhatian adalah Kopi Lakawa dari Kecamatan Poleang Tenggara yang dinilai berpotensi menjadi merek unggulan Kabupaten Bombana melalui penguatan pengemasan, pemasaran, dan branding.
Sebagai tindak lanjut, DPMD Bombana akan meluncurkan Digi Salur, sebuah platform digital yang memungkinkan seluruh proses pengajuan administrasi desa dipantau secara real time mulai dari tingkat desa, kecamatan, DPMD hingga Badan Keuangan Daerah (BKD). Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan administrasi desa menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mampu meminimalkan hambatan birokrasi dalam penyaluran anggaran. Red
