Perspektifmedia.id || Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Kamis (17/4/2024) di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.
Forum ini menjadi langkah strategis menyusun prioritas pembangunan seiring dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Wakil Bupati Bombana, H. Ahmad Yani, membuka acara yang dihadiri Ketua DPRD Iskandar, Forkopimda, kepala daerah, camat, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan strategis lainnya.
Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas tahunan untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Ahmad Yani menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah perumusan kegiatan strategis.
“Musrenbang RKPD adalah upaya kolektif memastikan pembangunan tepat sasaran, dari hulu ke hilir,” ujarnya.
RKPD 2026 disebut sebagai pijakan awal RPJMD 2025–2029, mengacu pada visi “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”.
Lima misi utama mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif; peningkatan SDM; pemerataan infrastruktur; pengembangan kearifan lokal; serta tata kelola pemerintahan transparan.
Tema RKPD 2026, “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Berkualitas”, dipilih sesuai potensi Bombana sebagai daerah agraris dan kepulauan.
“Kami perlu sinergi mengembangkan agrominapolitan, mulai produksi hingga pemasaran, untuk memperkuat ketahanan pangan dan nilai tambah produk lokal,” tegas Yani.
Ia menambahkan, infrastruktur fisik dan digital menjadi kunci pengembangan ekonomi. “Konektivitas antarwilayah dan akses teknologi harus dipastikan agar produktivitas meningkat,” lanjutnya.
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan masyarakat juga menjadi prioritas. Lima fokus RKPD 2026 meliputi hilirisasi sektor agrominapolitan, peningkatan layanan pendidikan-kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi berbasis digital.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, mengapresiasi partisipasi publik dalam perencanaan ini.
“Legislatif akan mengawal hasil Musrenbang menjadi acuan APBD 2026 agar anggaran sesuai kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Yani menutup dengan seruan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Mari wujudkan Bombana yang maju, berdaya saing, dan beridentitas lokal,” pungkasnya.
Pewarta Abdul Muis
Editor Redaksi
