Bombana perspektifmedia.id Dalam upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan pendampingan terhadap kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bombana.
Kegiatan pasar murah tersebut berlangsung selama dua hari, mulai 16 hingga 17 Oktober 2025, dan digelar di dua lokasi berbeda, yakni Gedung Serbaguna Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, serta di Halaman Terminal Pelabuhan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menghadapi tekanan kenaikan harga di pasaran.
Pelaksanaan pasar murah ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat di dua kecamatan tersebut. Sejak pagi, warga tampak berbondong-bondong datang ke lokasi kegiatan untuk membeli bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Adapun sejumlah bahan pokok yang dijual pada pasar murah tersebut antara lain beras premium dengan harga Rp110.000 per karung (10 kg), minyak goreng Bimoli Rp20.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kilogram, daging ayam Rp50.000 per ekor, bawang merah Rp30.000 per kilogram, serta telur ayam Rp45.000 per rak. Harga-harga tersebut dipatok jauh di bawah harga pasar, sehingga meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Kegiatan pasar murah ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana. Turut hadir pula para Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta perwakilan masyarakat dari wilayah Kecamatan Kabaena Kepulauan.
Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. “Pasar murah ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok, sekaligus menekan laju inflasi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa pelaksanaan pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial ekonomi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. “Kami ingin memastikan tidak ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok hanya karena faktor harga. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” tambahnya.
Selain dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, kegiatan pasar murah ini juga mendapat pendampingan langsung dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan, transparan, dan tepat sasaran.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa kehadiran tim Inspektorat di lapangan bukan hanya untuk melakukan pengawasan administratif, tetapi juga untuk memberikan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan agar tujuan program benar-benar tercapai. “Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan agar manfaat pasar murah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendampingan seperti ini juga menjadi bentuk dukungan Inspektorat terhadap keberhasilan program-program pemerintah daerah. “Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga membimbing dan memberi masukan agar pelaksanaan program bisa lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Semua ini demi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ridwan juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam memastikan efektivitas program pemerintah. “Kalau semua pihak bersinergi—mulai dari dinas pelaksana, camat, hingga kepala desa—maka pelaksanaan kegiatan seperti pasar murah akan benar-benar memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bombana, melalui tim pelaksana pasar murah, menyampaikan bahwa kegiatan ini telah disiapkan secara matang sejak beberapa minggu sebelumnya. Persiapan mencakup pengadaan barang, pengaturan logistik, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat. “Kami ingin memastikan seluruh bahan kebutuhan pokok tersedia cukup dan bisa dijangkau semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Dari pantauan lapangan, masyarakat tampak antusias berbelanja dan mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Salah satu warga, Sitti, warga Desa Batuawu, mengatakan bahwa harga-harga yang ditawarkan di pasar murah jauh lebih ringan dibanding di pasar biasa. “Alhamdulillah, bisa beli beras dan minyak goreng lebih murah. Terima kasih pemerintah sudah bantu kami di sini,” ucapnya sambil tersenyum.
Selain menjual bahan pokok, kegiatan pasar murah juga diisi dengan sosialisasi singkat mengenai pentingnya menjaga kestabilan ekonomi lokal dan mendorong produk-produk UMKM. Beberapa stand juga menampilkan hasil olahan masyarakat setempat seperti keripik, minyak kelapa, dan bahan kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pasar murah tidak hanya menjadi sarana untuk membantu masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat.
Inspektorat Daerah Bombana menegaskan bahwa model pendampingan seperti ini akan terus dilakukan dalam berbagai program pemerintah daerah lainnya, sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. “Tugas kami bukan hanya memeriksa setelah kegiatan selesai, tetapi memastikan sejak awal bahwa program berjalan sesuai rencana dan tujuan,” kata Ridwan.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya budaya kerja kolaboratif antarinstansi agar pengawasan tidak lagi dipandang sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai bagian dari sistem pembinaan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih. “Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” ucapnya dengan tegas.
Bupati Bombana di akhir kegiatan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan pasar murah, termasuk jajaran Inspektorat yang melakukan pendampingan langsung di lapangan. “Kita ingin masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan menjangkau wilayah lainnya di Kabupaten Bombana,” ujar Bupati Burhanuddin.
Kegiatan pasar murah di Kecamatan Kabaena Selatan dan Kabaena Barat ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antarinstansi pemerintah dapat melahirkan program yang berdampak luas bagi masyarakat. Dengan harga bahan pokok yang lebih terjangkau, masyarakat terbantu memenuhi kebutuhan harian, sementara pemerintah daerah dapat menekan angka inflasi dan memperkuat daya beli masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan kegiatan serupa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, agar manfaat program sosial ekonomi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, kegiatan pasar murah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Seperti disampaikan oleh Inspektur Ridwan dalam pernyataan penutupnya, “Yang paling penting adalah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Itulah makna sejati dari pengawasan yang membangun.”
Dengan pelaksanaan yang tertib, transparan, dan penuh semangat kebersamaan, kegiatan pasar murah Kabupaten Bombana tahun 2025 ini menjadi contoh bagaimana sinergi antarperangkat daerah dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat—sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
