Rumbia – Tim dari Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana pada Senin (23/09/2024) untuk membahas prospek tapal batas desa di daerah tersebut. Kunjungan ini disambut dengan antusias oleh Dinas PMD, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Manguntara Putra, S.STP.
Pertemuan antara pihak BIG dan DPMD Bombana berlangsung di ruang Sekretaris Dinas PMD, Mufid Damar Pidekso. Dalam rapat tersebut, Ketua Tim dari BIG memaparkan mengenai prospek tapal batas desa yang menjadi perhatian khusus di Kabupaten Bombana. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah mengenai 10 desa yang rencananya akan dimekarkan, yang memerlukan penentuan batas wilayah yang lebih jelas dan akurat.
“Prospek tapal batas desa di Kabupaten Bombana untuk saat ini adalah 10 desa, utamanya untuk desa yang rencananya akan dimekarkan,” ujar Ketua Tim dari BIG saat memberikan penjelasan mengenai pentingnya penataan batas desa untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif.
Pembahasan mengenai tapal batas desa ini sangat penting, karena hal tersebut berhubungan langsung dengan pembagian wilayah yang jelas, pengalokasian anggaran pembangunan, serta pengelolaan potensi sumber daya alam di setiap desa. Oleh karena itu, DPMD Bombana berharap kerjasama dengan BIG dapat mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan.
Selain membahas prospek tapal batas desa, dalam pertemuan tersebut, Mufid Damar Pidekso juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan diadakan rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Rakor ini bertujuan untuk membahas peta batas indikatif di seluruh daerah di provinsi tersebut, yang menjadi langkah awal dalam penyusunan peta resmi yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Rencananya di Bulan Oktober akan diadakan Rakor untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang akan membahas tentang peta batas indikatif,” ungkap Mufid. Peta batas indikatif ini menjadi dasar bagi setiap pemerintah daerah dalam mengelola wilayah dan sumber daya mereka dengan lebih terstruktur dan jelas.
Rakor ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengatasi persoalan tapal batas yang masih sering menjadi perdebatan dan kendala dalam pembangunan. Dengan adanya peta batas indikatif yang jelas, diharapkan proses administrasi dan pengelolaan wilayah dapat lebih efisien dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, pihak BIG juga menjelaskan bahwa penyusunan peta batas desa yang akurat akan mempercepat proses administrasi serta mempermudah pemerintah dalam merencanakan pembangunan di tingkat desa dan kabupaten. Pemetaan wilayah yang jelas sangat penting, terutama untuk mendukung pembangunan yang merata dan terukur, serta untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dinas PMD Bombana, sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan desa, juga mengharapkan agar proses ini berjalan lancar dan dapat segera menghasilkan peta batas yang valid dan dapat dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Proses penyusunan dan penetapan tapal batas desa memang tidaklah mudah. Selain faktor teknis pemetaan yang memerlukan ketelitian, terdapat juga tantangan terkait dengan keberagaman kondisi geografis di Kabupaten Bombana, yang sebagian besar terdiri dari wilayah pesisir dan pegunungan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait sangat dibutuhkan agar penentuan batas wilayah dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dengan adanya dukungan dari Badan Informasi Geospasial, diharapkan Kabupaten Bombana dapat segera menyelesaikan persoalan tapal batas desa yang telah berlangsung cukup lama. Penyelesaian ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan, sekaligus memberikan kejelasan dalam pengelolaan wilayah yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat desa.
Kunjungan kerja ini menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan kerjasama antara DPMD Kabupaten Bombana dengan Badan Informasi Geospasial. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik dan penggunaan data geospasial yang tepat, diharapkan Kabupaten Bombana dapat menyelesaikan masalah tapal batas desa dengan lebih cepat dan efisien, serta mendukung program pembangunan yang lebih terencana dan transparan.
Diharapkan juga bahwa dengan terwujudnya peta batas yang jelas, proses pemerintahan desa, pengelolaan anggaran, serta program pembangunan di Kabupaten Bombana dapat dilakukan dengan lebih optimal, mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.
