Bombana – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan mempersiapkan proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Dinas Sosial Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi yang berlangsung Jumat (20/9). Rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran Dinas Sosial, SDM PKH, dan para pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan yang digelar di aula pertemuan Dinas Sosial ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga etika kerja dan profesionalisme seluruh SDM PKH sebagai garda depan dalam implementasi program strategis pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat miskin.
Penekanan Integritas dalam Pelaksanaan PKH
Dalam sambutannya, Mappatang mengutip Peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 58/3/OT.01/8/2022 yang mengatur larangan bagi SDM PKH untuk menyalahgunakan data atau informasi terkait program. “Seluruh SDM PKH dilarang keras memanfaatkan data PKH untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyebaran informasi provokatif atau hoaks tentang program ini juga sangat dilarang,” ujar Mappatang dengan tegas.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari konflik kepentingan, praktik gratifikasi, dan keterlibatan dalam politik praktis. “Program ini adalah amanah besar dari pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Kita semua harus menjaga integritas dan profesionalisme agar pelaksanaan PKH berjalan optimal,” tambahnya.
Persiapan Penerimaan PPPK
Selain membahas PKH, rapat koordinasi ini juga difokuskan pada persiapan penerimaan PPPK di Kabupaten Bombana. Mappatang menegaskan bahwa rekrutmen PPPK menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik.
“Penerimaan PPPK adalah langkah strategis untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Kita harus memastikan proses seleksi berjalan transparan dan profesional agar hasilnya maksimal,” ujarnya.
Harapan dan Langkah Strategis
Rapat koordinasi ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara seluruh pihak terkait dalam menjalankan program PKH dan mempersiapkan PPPK. Dalam sesi diskusi, para peserta rapat memberikan masukan terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas program dan mempersiapkan proses seleksi PPPK secara lebih matang.
“Kita ingin memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya menjaga etika kerja dan menjalankan tugas sesuai aturan. Selain itu, kita berharap proses penerimaan PPPK berjalan lancar sehingga menghasilkan tenaga kerja yang mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bombana,” kata Mappatang menutup rapat.
Komitmen untuk Pelayanan Prima
Dinas Sosial Kabupaten Bombana optimis bahwa pembahasan strategis dalam rapat ini akan memberikan dampak positif, baik dalam pelaksanaan PKH maupun persiapan penerimaan PPPK. Dengan menjaga integritas, profesionalisme, dan sinergi antar-lembaga, program-program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Bombana, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah secara langsung.
Langkah-langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
