Makasar, Perspektifmedia.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta guna mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Seminar Nasional bertema “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” yang digelar di Makassar, Sabtu (11/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 800 peserta dari berbagai daerah, baik secara luring maupun daring. Turut hadir Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, serta Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem penerimaan siswa yang adil, transparan, dan berpihak kepada semua kalangan. “Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan SPMB kini memiliki empat jalur penerimaan, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Istilah domisili digunakan menggantikan zonasi guna menghindari persepsi negatif dan memberi makna lebih inklusif terhadap pemerataan akses pendidikan. Selain itu, mulai November 2025, Kemendikdasmen akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi jalur prestasi akademik di jenjang SMA, yang kemudian akan diterapkan pula untuk jenjang SMP dan SD pada Maret 2026.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pendidikan nasional. “Sekolah swasta adalah mitra strategis pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan. Tidak boleh ada sekat antara negeri dan swasta, karena semua anak bangsa berhak atas pendidikan yang bermutu,” tegasnya.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 23 persen anggaran revitalisasi pendidikan untuk sekolah swasta. Anggaran tersebut diarahkan untuk penguatan sarana dan prasarana, redistribusi guru ASN, serta percepatan digitalisasi pembelajaran. Abdul Mu’ti menyebut, langkah itu merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah dengan penyelenggara pendidikan swasta dalam memperluas kesempatan belajar bagi semua anak Indonesia.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sekolah swasta telah berkontribusi besar dalam membuka akses pendidikan hingga pelosok negeri. Kemitraan ini harus terus diperkuat agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari hak pendidikannya,” jelas Mu’ti.
Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai kebijakan afirmatif bagi sekolah swasta merupakan upaya strategis untuk menciptakan keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nasional. “Kami berharap sinergi ini terus berlanjut agar sekolah swasta semakin berdaya dan berkontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo mengatakan bahwa kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta merupakan fondasi penting bagi pendidikan inklusif. Menurutnya, pendidikan bukan hanya tentang pemerataan akses, tetapi juga bagaimana menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antar-lembaga pendidikan. “Pendidikan inklusif bukan sekadar membuka pintu bagi semua, tapi memastikan setiap anak diterima, dihargai, dan difasilitasi untuk berkembang,” katanya.
Melalui forum tersebut, Kemendikdasmen bersama BMPS berkomitmen memperkuat dialog dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan humanis. Seminar nasional ini juga menjadi ruang refleksi atas pelaksanaan SPMB, dengan menyoroti tantangan pemerataan mutu serta keadilan akses pendidikan di berbagai daerah.
Abdul Mu’ti menutup kegiatan dengan mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga semangat gotong royong dalam pendidikan. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Negeri dan swasta, pusat dan daerah, semua harus bersatu demi menciptakan masa depan anak-anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter,” tutupnya.
