Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana mengambil sikap tegas terhadap sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengancam akan menurunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh menyusul adanya indikasi aktivitas usaha yang berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan halal bihalal bersama ratusan warga di halaman Mes Pemkab Bombana, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Senin (24/3/2026).
Burhanuddin menegaskan bahwa meskipun kewenangan di sektor pertambangan berada di tangan pemerintah pusat, seluruh aktivitas perusahaan yang berlangsung di wilayah administratif Bombana menjadi tanggung jawabnya.
“Walaupun kewenangan pertambangan itu ada di pemerintah pusat, tapi saudara berada di wilayah saya dan saya bertanggung jawab di wilayah saya,” ujar Burhanuddin di hadapan ratusan warga.
Orang nomor satu di Bombana itu mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai keluar masuknya kendaraan dan tenaga kerja tambang yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, praktik seperti ini mencerminkan ketidakhormatan terhadap pemerintah daerah.
“Saya dapat laporan bolak-balik, kendaraan masuk, orang masuk, seperti tidak ada tuan rumah di Bombana ini,” tegasnya.
Dalam arahannya, Burhanuddin memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia memerintahkan pembentukan tim terpadu untuk memeriksa seluruh perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena guna memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Bupati juga menyoroti rendahnya partisipasi perusahaan dalam kegiatan yang digelar pemerintah daerah, termasuk dalam acara halal bihalal tersebut. Ia menilai ketidakhadiran mereka sebagai bentuk ketidakkooperatifan.
“Kita undang, tapi banyak yang tidak hadir. Ini bentuk tidak menghargai pemerintah daerah,” keluhnya.
Ia bahkan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan yang tidak kooperatif. Ia membuka peluang untuk melaporkan hal tersebut hingga ke tingkat pusat jika diperlukan.
“Kalau perlu kita kirimkan surat ke menteri, bahwa begini kelakuan perusahaan-perusahaan ini,” tegas Burhanuddin.
Di tengah tekanan pengawasan yang meningkat, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mendukung investasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kehadiran perusahaan harus membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, bukan sebaliknya.
“Saya tidak pernah anti pengusaha, saya tidak pernah anti investasi. Tapi saya mau yang masuk di daerah saya benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Bombana,” ujarnya.
Burhanuddin juga mengajak masyarakat Pulau Kabaena untuk berperan aktif dalam mengawasi setiap kegiatan pertambangan. Ia menekankan bahwa kekayaan alam daerah harus dijaga bersama.
“Saya minta seluruh masyarakat Pulau Kabaena awasi setiap kegiatan pertambangan. Ini kekayaan daerah kita,” katanya.
Tak lupa, ia memberikan peringatan keras kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa agar tidak mudah terpengaruh atau “dibeli” oleh kepentingan perusahaan.
“Saya ingatkan, jangan mau dibeli oleh pengusaha. Tegakkan aturan dan dahulukan kepentingan masyarakat,” pesannya.
Meski mengancam akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak kooperatif, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyulitkan perusahaan yang menjalankan operasional dengan baik dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah serta warga.
“Jangan ganggu mereka kalau mereka bekerja dengan baik dan bersama-sama dengan kita,” pungkasnya.
Kegiatan halal bihalal di Pulau Kabaena itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Pj Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., serta Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendukung pelayanan di wilayah Kabaena. (Red)
