BOMBANA, perspektifmedia.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong penguatan fiskal daerah melalui pengelolaan aset yang lebih optimal dan strategis. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Aset Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Ruang Rapat Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Selasa, 22 April 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran teknis yang membidangi aset dan pendapatan daerah. Fokus utama Rakor adalah memperkuat strategi pendataan ulang aset, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum tergarap, serta mengintegrasikan sistem penarikan PAD agar lebih terkoordinasi lintas sektor.
Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya pengelolaan aset sebagai bagian dari sumber kekuatan fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa keberadaan aset daerah tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap keuangan dan pelayanan publik.
“Kita tidak boleh lagi punya aset yang tidak jelas penggunaannya. Aset yang menganggur adalah potensi ekonomi yang terbuang,” tegas Bupati. “Setiap aset harus dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.”
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya kolaborasi dan integrasi data antar-OPD dalam pengelolaan aset, termasuk penyusunan dokumen legalitas, status kepemilikan, hingga pengawasan terhadap pihak ketiga yang menggunakan aset milik pemerintah daerah.
“Kita harus bekerja sebagai satu sistem. Tidak cukup hanya mencatat aset secara fisik, tapi juga memperjelas status hukumnya dan memastikan penggunaannya sesuai dengan regulasi,” ujar Bupati.
Rakor juga membahas langkah-langkah sinkronisasi data PAD yang selama ini dinilai masih tersebar dan belum terintegrasi secara maksimal. Dengan sistem yang lebih tertata, Pemkab Bombana berharap peningkatan PAD tidak hanya bersumber dari sektor tradisional, tetapi juga dari pemanfaatan aset strategis yang selama ini kurang tergarap.
Pada sesi akhir rapat, Bupati memberikan instruksi langsung kepada seluruh pimpinan OPD untuk segera menyampaikan laporan kondisi aset serta potensi PAD dari masing-masing unit kerja. Laporan ini akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan fiskal dan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.
“Kami ingin kebijakan fiskal kita benar-benar berbasis data. Setiap OPD harus tahu aset apa yang dimiliki, bagaimana statusnya, dan apa potensi ekonomi dari aset tersebut,” imbuhnya.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Bupati Burhanuddin dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui penguatan aset dan PAD, Pemkab Bombana berharap dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin menunjukkan bahwa manajemen aset yang efektif tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Optimalisasi aset daerah merupakan langkah konkret untuk menciptakan kemandirian fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
