Perspektifmedia.id || KENDARI – Deflasi nasional Februari 2025 sebesar -0,09% (year-on-year) dan -0,48% (month-to-month) menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat kolaborasi strategis dalam stabilisasi ekonomi. Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri, Selasa (4/3/2025), menegaskan sinergi kebijakan listrik, pangan, dan sertifikasi halal sebagai pilar utama menuju kemandirian ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti peran krusial subsidi listrik Januari-Februari 2025 dalam menekan inflasi, meski daya beli masyarakat tetap stabil.
“Subsidi ini berkontribusi signifikan, dan akan digantikan insentif diskon tiket pesawat 14% mulai Maret,” ujarnya. Program ini diyakini menjaga momentum deflasi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap penurunan harga cabai merah (15,2%), cabai rawit (12,8%), dan jagung (8,3%) sebagai faktor utama deflasi. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg dan penyesuaian tarif PDAM turut mendorong tren positif. Namun, kenaikan harga bawang putih (7,5%), minyak goreng (3,1%), dan gula pasir (2,8%) menjadi tantangan yang memerlukan intervensi cepat.
“Kami akan fokus pada penguatan logistik pangan dan pengawasan harga di pasar tradisional hingga ritel modern,” tegas Amalia. Di sisi lain, Tito menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk lokal. “87,2% masyarakat Muslim lebih memilih produk halal. Ini peluang besar untuk UMKM Sultra,” tambahnya.
Rakor diikuti jajaran Pemprov Sultra, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Perindustrian, Biro Perekonomian, serta perwakilan BPS dan Bulog. Hadir sebagai narasumber, Kepala BPJPH Haikal Hassan menyatakan kesiapan mempercepat sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil. “Ini langkah konkret mendukung ekonomi berbasis syariah,” paparnya.
Kolaborasi multi-sektor ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas.
“Dengan integrasi kebijakan energi terjangkau, pangan stabil, dan produk halal berkualitas, Sultra bisa menjadi model ekonomi berdikari,” pungkas Tito.
Pewarta AM
Editor Redaksi
