Perspektifmedia.id || Bombana – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para ASN PPPK Kementerian Sosial RI atau pendamping sosial menggelar rapat koordinasi daring guna memperkuat pemahaman mengenai verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), yang dipusatkan di Kantor Dinas Sosial setempat pada Selasa, 24 Februari 2026.
Rapat yang diikuti puluhan pendamping sosial ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, dan petugas lapangan agar proses verifikasi berjalan sesuai pedoman. Verifikasi komitmen merupakan kewajiban KPM dalam memenuhi persyaratan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Proses ini memastikan anak-anak penerima PKH tetap bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal, ibu hamil dan balita memperoleh layanan kesehatan rutin, serta lansia dan penyandang disabilitas berat mendapatkan perawatan layak.
Koordinator Kabupaten Bombana Program PKH, Laode Ahmad Bachrun, menegaskan bahwa verifikasi bukan bertujuan mempersulit masyarakat, melainkan menjaga akuntabilitas program.
“Verifikasi komitmen ini bukan untuk mempersulit KPM, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan program. Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan, pemantauan, dan pelaporan secara objektif dan akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi akan menjadi dasar evaluasi keberlanjutan kepesertaan PKH, sekaligus bahan pertimbangan kebijakan agar bansos tetap tepat sasaran dan berkeadilan. Pendamping diharapkan mampu mendokumentasikan temuan di lapangan secara jujur dan profesional.
Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menekankan bahwa verifikasi komitmen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali program, tetapi juga upaya pembinaan untuk mendorong perubahan perilaku positif KPM.
Melalui pendampingan berkelanjutan, keluarga penerima diharapkan bergerak menuju peningkatan kualitas hidup dan kemandirian, tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan di Bombana. Dengan pemahaman yang seragam, para pendamping diharapkan mampu menjalankan tugas dengan integritas tinggi, sehingga PKH dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan berkontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. AM (Red)
