Perspektifmedia.id || Bombana– Raja Moronene XXXIII Puano Rumbia VII secara resmi menyatakan bahwa Lembaga Adat Moronene (LAM) telah dibubarkan sejak 2017 dan menegaskan tidak pernah terjadi penggantian raja setelah penobatannya pada tanggal 14 Juli tahun 2012. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Rumah Adat Moronene, Kelurahan Taubonton, Kabupaten Bombana, sebagai bentuk klarifikasi atas aksi unjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 4 Desember lalu yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Sabtu, 7 Desember 2025
Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Raja, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie, juga dihadiri oleh pimpinan dan perangkat adat, antara lain Ketua LAKM Keuwia Rumbia M. Kasim, Sekretaris Jenderal LAKM Keuwia Rumbia Gufron Kapita, Tuko Wonua Tangkeno Achmad Nompa, Wakil Ketua I LAKM Keuwia Rumbia Ruslemba Rigoy, Ketua Tamalaki Pu’u Wonua Jumahir Nompo, Penasihat Tamalaki Pu’u Wonua Sinaris Langga, Sekretaris Tamalaki Pu’u Wonua R. Muhalis, serta sejumlah anggota Tamalaki Pu’u Wonua.
Dalam maklumat resminya, Raja Alfian Pimpie menegaskan dua hal pokok. Pertama, Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia tidak pernah menggelar pemilihan atau pelantikan raja baru sejak dirinya dinobatkan pada 14 Juli 2012. Kedua, Lembaga Adat Moronene (LAM) telah berstatus demisioner sejak 1 Oktober 2017 dan digantikan oleh Lembaga Adat Kerajaan Moronene Keuwia (LAKM-Keuwia).
“Kami meminta kepada pihak Polda Sultra agar tidak menggapi aksi yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga adat moronene, karena lembaga adat moronene tersebut sudah lama kami bubarkan,” tegas Alfian Pimpie di hadapan wartawan.
Ia menjelaskan, penggantian raja harus melalui mekanisme adat dan berdasarkan keturunan langsung, sehingga klaim adanya Puano Rumbia VIII atau Raja Kedelapan adalah tidak benar.
Dukungan terhadap pemerintah dan penegak hukum juga ditegaskan dalam maklumat tersebut. LAKM-Keuwia disebut mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemprov Sultra, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjalankan tugas secara profesional.
Ketua LAKM Keuwia Rumbia, M. Kasim, yang hadir dalam kesempatan itu, menyatakan bahwa dengan terbentuknya LAKM-Keuwia, maka LAM tidak lagi menjadi bagian dari Kerajaan Moronene.
“LAM dalam kegiatannya sudah melanggar anggaran dasar. Seharusnya setiap 5 tahun, baik ketua lanjut atau ada pergantian, harus dikukuhkan oleh Majelis Tinggi Adat dalam hal ini Raja. Itu tidak pernah dilakukan, sehingga kerajaan mengambil sikap mendemisionerkan LAM,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal LAKM Keuwia Rumbia, Gufron Kapita, menambahkan bahwa unjuk rasa di Polda Sultra terkait dengan status hukum seseorang yang mengklaim sebagai Raja Kedelapan.
“Aksi ini dalam rangka ingin menyatakan bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap Raja mereka yang Kedelapan, sementara tadi jelas disampaikan oleh Pak Raja bahwa dari 2012 sampai sekarang tidak ada pergantian raja,” kata Gufron.
Alfian Pimpie menutup konferensi pers dengan himbauan kepada seluruh masyarakat adat Moronene. “Kepada seluruh masyarakat adat Moronene untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu yang beredar bahwa ada Raja ke-8, karena Raja ke-8 itu tidak pernah ada,” pungkasnya.
Konferensi pers yang dihadiri oleh segenap unsur pimpinan adat ini digelar untuk memberikan klarifikasi resmi agar publik dan pihak berwajib tidak tergiring opini dari lembaga yang sudah tidak diakui kredibilitasnya oleh kerajaan.
