Daerah  

Ombudsman Tinjau Kepatuhan Layanan Publik Dinas Sosial Bombana

Ketgam: Foto Bersama Usai Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Bombana Selasa, 28 Oktober 2025
Ketgam: Foto Bersama Usai Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Bombana Selasa, 28 Oktober 2025

Perspektifmedia.id || Bombana – Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan penilaian kepatuhan pelayanan publik ke Dinas Sosial Kabupaten Bombana pada Selasa, 28 Oktober 2025, untuk memastikan peningkatan kualitas layanan di instansi pemerintah daerah tersebut.

Kunjungan tahunan yang kini memasuki tahun ketiga ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Mappatang, beserta jajaran pejabat dan staf. Dalam penilaiannya, tim melakukan verifikasi menyeluruh yang mencakup pemeriksaan dokumen standar pelayanan, observasi sarana dan prasarana, serta wawancara dengan petugas layanan dan pengaduan.

Tim Ombudsman mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti daftar penerima layanan dan dokumen digital yang diunggah di website resmi dinas, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), maklumat pelayanan, dan formulir pengaduan. Langkah ini bertujuan memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Sosial Bombana menyambut baik penilaian berkelanjutan ini. “Kami menyambut baik penilaian yang kini sudah memasuki tahun ketiga. Setiap hasil evaluasi menjadi dasar kami untuk memperkuat sistem layanan agar semakin transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Mappatang.

Penilaian juga menyoroti mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang diterima melalui kanal langsung, kotak pengaduan, surat, media sosial, maupun sistem online ditangani melalui proses pencatatan, verifikasi, penerusan ke bidang terkait, hingga penyampaian hasil kepada pelapor.

Perwakilan Tim Ombudsman memberikan apresiasi atas komitmen Dinas Sosial dalam mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan. Mereka juga memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk memperkuat sistem pelayanan berbasis digital dan partisipatif di masa depan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi, penyerahan dokumen hasil verifikasi, dan foto bersama sebagai wujud sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »