Perspektifmedia.id || Bombana – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana untuk segera memberikan jawaban konkret atas kerusakan lingkungan di pesisir Baliara dan Baliara Selatan, Pulau Kabaena, yang diduga kuat terkait aktivitas PT. Timah.
Dalam wawancara eksklusif (8/3/2025), Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham, menyatakan bahwa kerusakan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini tidak boleh lagi dibiarkan, terutama di tengah kepemimpinan putra terbaik Kabaena di pemerintahan.
“Ini darurat! Kerusakan di Kabaena bukan sekadar isu lokal, melainkan krisis yang mengancam masa depan masyarakat. Kami mendesak Pemkab Bombana dan DPRD, untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas peran PT. Timah dan perusahaan lain yang mungkin terlibat,” tegas Arham.
Ia menekankan, posisi strategis Wakil Bupati Bombana dan Ketua DPRD yang berasal dari Kabaena seharusnya menjadi modal politik untuk mempercepat tindakan konkret.
Arham mengkritik sikap ambigu pemerintah dalam menangani isu lingkungan sambil menyoroti fenomena penggalangan dana untuk Palestina yang marak di Bombana.
“Urusan kemanusiaan global penting, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa ‘kuman di seberang lautan’ lebih mudah dilihat daripada ‘gajah’ di rumah sendiri. Penggalanagan dana untuk Palestina merupakan aksi kemanusiaan yang perlu untuk dilakukan, tetapi prioritas utama adalah menyelamatkan Kabaena yang sedang tenggelam oleh kerusakan lingkungan,” ucapnya, mengingatkan pemerintah.
Direktur LKPD Sultra juga mendorong Bupati Bombana untuk fokus merealisasikan visi-misi pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah harus memastikan janji politiknya tidak sekadar retorika. Kerusakan lingkungan ini adalah ujian nyata bagi komitmen mereka untuk mensejahterakan rakyat,” tambah Arham.
Pembentukan Pansus dinilai sebagai langkah krusial untuk mengungkap akar masalah, mengaudit perusahaan, dan memulihkan ekosistem pesisir. LKPD menegaskan, kerusakan di Kabaena bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga ujian integritas bagi pemerintah Kabupaten Bombana.
Pewarta Abdul Muis
Editor Redaksi
