Kolaka — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memulai pembangunan tiga Markas Komando (Mako) Brimob baru di Sulawesi Tenggara guna memperkuat kehadiran negara dalam mengamankan masyarakat serta mendukung kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut. Peresmian pertapakan dan penyerahan hibah lahan seluas total 28 hektar ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kolaka, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kepolisian ini merupakan wujud komitmen institusi untuk menjadi lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika tantangan keamanan ke depan. Penambahan pangkalan Brimob ini dinilai krusial mengingat Sulawesi Tenggara, khususnya Kolaka, tengah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan titik vital pembangunan nasional.
“Hibah lahan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan Mako Brimob. Tujuannya jelas, untuk memperkuat kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sekitar. Lebih dari itu, kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan Proyek Strategis Nasional di wilayah Kolaka berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Komjen Dedi Prasetyo di hadapan para pejabat daerah dan perwakilan perusahaan.
Adapun rincian lahan hibah yang diterima Polri berasal dari kolaborasi pemerintah daerah dan pihak swasta. Lahan pertama seluas 10 hektar di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, merupakan hibah dari PT IPIP dan akan digunakan untuk pembangunan Mako Batalyon C Pelopor. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Konawe menghibahkan lahan seluas 8 hektar di Desa Silea, Kecamatan Onembute untuk Mako Kompi 3 Batalyon C Pelopor. Sementara itu, Pemerintah Daerah Buton Tengah turut memberikan lahan seluas 10 hektar di Desa Wakabanguna, Kecamatan Mawasangka untuk pembangunan Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor.
Wakapolri menekankan bahwa langkah strategis ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia menyebut sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha sebagai fondasi utama dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif. Menurutnya, kehadiran aparat yang dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi akan memberikan efek positif terhadap iklim investasi dan kesejahteraan warga.
“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha adalah kunci utama. Dengan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, kita bisa memastikan bahwa setiap proses pembangunan di daerah ini berjalan aman, lancar, dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Pembangunan Mako Brimob di tiga titik ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali dan mempercepat waktu respons personel dalam menangani potensi gangguan keamanan. Polri berjanji akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan percepatan pembangunan nasional di berbagai daerah dapat terlaksana tanpa hambatan berarti. (Red)
