Bombana – Rapat kerja lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bombana Tahun Anggaran 2025 digelar pada Senin, 13 April 2026. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Bombana sekaligus Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana, Yudi Utama Arsyad, menyampaikan dua usulan prioritas, yakni penggajian ribuan petugas PKKK paruh waktu dan pengerasan jalan provinsi di Poleang Tenggara.
Yudi mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib PKKK paruh waktu yang jumlahnya mencapai lebih dari dua ribu orang lebih. Mereka telah dilantik dan bekerja setiap hari, bahkan berkantor setiap hari, namun hingga kini belum menerima gaji karena keterbatasan anggaran.
“Saya berharap untuk kemudian bisa direkomendasikan agar kontrak penggajian PKKK Paruh Waktu dilakukan di tahun ini. Karena PKKK paruh waktu ini bekerja setiap hari, berkantor setiap hari tapi belum ada penggajian.” ujar Yudi dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa usulannya berbeda dengan rekan-rekan lain yang lebih fokus pada pembangunan jembatan atau gedung DPRD. Menurutnya, penggajian tenaga paruh waktu adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah.
“Kalau yang lain mengusulkan jembatan, tentang kantor DPRD, tapi saya mengusulkan tentang gaji PKKK paruh waktu yang ada dua ribuan lebih. Karena mereka sudah dilantik, artinya kita punya tanggung jawab untuk menggaji mereka,” tegasnya Ketua DPC PBB Bombana
Selain persoalan penggajian, Yudi juga menyoroti infrastruktur jalan di Poleang Tenggara. Ia menjelaskan bahwa jalan tersebut berstatus jalan provinsi, namun alokasi anggaran yang ada lebih banyak dialokasikan untuk ruas sepanjang 10 kilometer di Kecamatan Mata Oleo, sehingga Poleang Tenggara tidak mendapatkan bagian.
Dengan anggaran yang terbatas, Yudi meminta kepada Sekretaris Daerah Bombana yang hadir dalam rapat untuk mengusulkan pengerasan jalan sepanjang 12 kilometer di Poleang Tenggara melalui operasional Dinas PUPR Provinsi.
“Kemudian yang kedua, soal jalan yang ada di Poleang Tenggara. Pak Sekda mungkin tahu, bahwa soal jalan itu adalah statusnya jalan provinsi tetapi ada anggaran kurang lebih 10 kilometer di Kecamatan Mata Oleo, tapi Poleang Tenggara tidak kebagian. Dengan anggaran terbatas, kalau bisa Pak Sekda, minta tolong diusulkan, minta operasional PUPR Provinsi untuk dilakukan pengerasan jalan di Poleang Tenggara sepanjang 12 kilometer,” pintanya.
Rapat lanjutan pembahasan LKPJ tersebut menjadi momentum bagi DPRD Bombana untuk menyampaikan aspirasi daerah, terutama terkait kesejahteraan tenaga paruh waktu dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana.
Pewarta : Abdul Muis
Editor : Redaksi
