perspektifmedia.id – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Tahun 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung Bupati Bombana, Burhanuddin, bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Kegiatan berlangsung di Cafe Grand Lampusui, Kabupaten Bombana, Kamis, 21 Mei 2026.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis pemerintah daerah dalam menyatukan langkah menghadapi berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan daerah menjelang hari besar keagamaan. Selain membahas stabilitas keamanan, forum juga menyoroti sejumlah isu penting yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari program bantuan sosial, layanan kesehatan, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga persoalan pertambangan dan investasi industri di Bombana.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim, yang bertindak sebagai moderator sekaligus penyelenggara kegiatan, membuka jalannya rapat dengan menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas daerah.
Dalam arahannya, Bupati Bombana menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh unsur Forkopimda harus mampu bergerak cepat dan responsif dalam mengantisipasi potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Menjelang Hari Raya Idul Adha, kita harus memastikan kondisi daerah tetap aman, kondusif, dan terkendali. Semua pihak harus memperkuat koordinasi, membaca setiap potensi persoalan di tengah masyarakat, lalu menyelesaikannya secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, stabilitas daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi kunci penting agar setiap persoalan dapat ditangani secara preventif sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Selain membahas stabilitas keamanan, rapat Forkopimda juga memfokuskan perhatian pada evaluasi dan arah kebijakan program bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial ke depan harus lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Program bantuan sosial tidak lagi hanya dipandang sebagai bantuan jangka pendek, tetapi diarahkan untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi penerima manfaat. Pemerintah ingin bantuan yang diberikan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga prasejahtera.
“Bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Orientasinya bukan sekadar memberi bantuan sesaat, tetapi bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih mandiri,” kata Burhanuddin.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar terhadap transformasi layanan kesehatan primer. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan.
Penguatan fungsi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengadaan ambulans laut untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi kesehatan.
Optimalisasi program bakti sosial terpadu turut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar.
Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyiapkan langkah pengendalian inflasi melalui program pasar murah. Program tersebut diprioritaskan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu daya beli masyarakat.
Dalam rapat dipaparkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bombana pada Minggu I Mei 2026 tercatat minus 0,31 persen dan Minggu II Mei 2026 sebesar minus 0,28 persen. Sejumlah komoditas yang memengaruhi pergerakan harga di antaranya daging ayam ras, telur ayam, dan daging sapi.
Pemerintah daerah memastikan distribusi kebutuhan pokok akan terus dipantau agar tetap merata hingga wilayah terpencil. Langkah itu dinilai penting guna mencegah lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat menjelang hari raya.
Persoalan pertambangan juga menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian serius dalam rapat Forkopimda. Pemerintah daerah menyoroti aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan masyarakat di bekas wilayah IUP PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa tim terpadu penertiban telah menerbitkan larangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial, potensi konflik, serta kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Di sisi lain, rapat Forkopimda juga menyoroti keberadaan PT Sultra Industrial Park (SIP) di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Kawasan industri terpadu yang diproyeksikan bergerak di bidang manufaktur dan semikonduktor itu dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di sektor industri.
Forum tersebut juga mendorong optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Pemerintah daerah menilai pelaksanaan CSR yang tepat sasaran akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan warga.
Melalui rapat koordinasi Forkopimda ini, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama seluruh unsur terkait menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusivitas daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan sosial menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2026.
