Perspekktifmedia.id || Bombna – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan komitmen transparansi dalam proses relokasi lahan masyarakat terdampak pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap PT. Swakarya Sumber Makmur (SSM) di Kecamatan Matausu.
Rapat evaluasi digelar di Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumatm, 11 Aprtil 2025, untuk memastikan akuntabilitas program yang telah berjalan sejak 2022.
Pertemuan ini mengkaji progres kerja Kelompok Kerja (Pokja) bentukan Pemkab Bombana melalui Keputusan Bupati Nomor 605 Tahun 2022.
Pokja bertugas melakukan pendataan ulang, verifikasi kepemilikan lahan, serta memastikan redistribusi tanah sesuai kebutuhan warga.
Burhanuddin menekankan, seluruh tahapan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait.
“Prinsip transparansi tidak bisa ditawar. Masyarakat berhak mengetahui alur kebijakan, kriteria penerima manfaat, dan bentuk kompensasi yang diberikan,” tegas Burhanuddin.
Ia meminta Pokja memperkuat sosialisasi untuk meminimalisir kesenjangan informasi dan keresahan warga.
Proses ini ditargetkan tuntas pada Desember 2025 dengan melibatkan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan lembaga independen.
