Perspektifmedia.id || Jakarta – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana, bersama Inspektorat dan Bappeda, melakukan audiensi dengan BAPPENAS dan Kementerian PPPA di Jakarta. Tujuannya adalah membahas implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk memastikan pembangunan yang lebih adil bagi perempuan dan anak.
Dipimpin oleh Drs. Abdul Rahman, M.Si, tim DP3A Bombana berkonsultasi tentang cara mengintegrasikan ARG ke dalam sistem perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan RKA. “Kami ingin memastikan anggaran pembangunan benar-benar bermanfaat bagi semua kelompok, terutama perempuan dan anak,” jelas Abdul Rahman. Sabtu, 22 Februari 2025
ARG bukan berarti anggaran khusus untuk perempuan. Ini adalah pendekatan yang memastikan alokasi dana pembangunan memberikan manfaat setara bagi semua, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan sosial.
Audiensi ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar daerah dalam menerapkan ARG. Dengan dukungan pemerintah pusat, Bombana berharap bisa mengoptimalkan ARG untuk pembangunan yang lebih inklusif.
ARG didukung oleh beberapa regulasi, seperti:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk integrasi perspektif gender.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara: Memungkinkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Mengamanatkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional: Menjadi pedoman utama dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan.
Meski ada tantangan seperti kurangnya pemahaman teknis, Bombana optimis ARG bisa diterapkan dengan baik. “Kolaborasi antara pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil,” tutup Abdul Rahman.
Kegiatan ini menandai langkah Bombana menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.
Pewarta Abdul Muis
Editor Redaksi
