Bombana, 19 Desember 2024 — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana menyelenggarakan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan kepada partai politik. Pelatihan ini diadakan di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bombana dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan pengurus partai politik pemenang Pemilu 2024. Partai-partai yang hadir antara lain PAN, PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PDIP, PKS, dan PBB.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada pengurus partai politik mengenai tata cara penyusunan LPJ yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik demi mendukung pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Kesbangpol, Drs. Budiman, MM, menyampaikan bahwa pelatihan ini dilakukan berdasarkan temuan sebelumnya. “Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD tahun anggaran 2023, ada dua parpol yang telah memenuhi kriteria, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Namun, delapan parpol lainnya dinyatakan memiliki bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan. Kami berharap di tahun-tahun mendatang, tidak ada lagi temuan seperti ini,” tegas Budiman.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber berpengalaman, yakni Arniati A., S.STP., M.Si., Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Bombana. Dalam materinya, Arniati membahas sistem pelaporan yang efektif, format laporan yang benar, serta prosedur penyusunan LPJ yang sesuai standar. Peserta diberikan panduan rinci untuk memastikan laporan yang mereka susun dapat memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas.
Kabid Politik Dalam Negeri, Asdar, S.IP, menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong profesionalisme dalam pengelolaan keuangan partai politik. “Melalui pelatihan ini, kami berharap pengelolaan keuangan parpol dapat semakin profesional dan transparan, sehingga proses demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan lebih baik,” ungkap Asdar.
Dalam pelatihan, para peserta aktif berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun LPJ, termasuk kurangnya pemahaman teknis dan kendala administrasi. Narasumber memberikan solusi praktis dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.
Peserta pelatihan mengapresiasi inisiatif Badan Kesbangpol dalam mengadakan kegiatan ini. Salah satu peserta, Rina, perwakilan dari Partai Golkar, menyampaikan kesannya. “Kami sangat terbantu dengan pelatihan ini. Materi yang disampaikan sangat jelas dan aplikatif, sehingga kami lebih percaya diri dalam menyusun LPJ yang sesuai aturan,” ujarnya.
Pelatihan diakhiri dengan simulasi penyusunan LPJ berdasarkan kasus-kasus nyata yang sering ditemui partai politik. Simulasi ini memberikan gambaran konkret kepada peserta mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana berharap partai politik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang lebih baik. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kami optimis pelatihan ini akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik,” kata Budiman.
Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Kesbangpol Bombana untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik di kalangan partai politik. Ke depan, Kesbangpol berencana melanjutkan program serupa dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan pemahaman pengurus parpol terhadap regulasi yang berlaku.
