Bombana -Banjir berulang yang melanda Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, mendorong Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kusmardin, S.H., bersama dua rekannya, melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (4/6/2026). Mereka meminta solusi permanen atas persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor BPJN Sultra tersebut, rombongan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Marlin Ramli, S.T., M.T., bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Dolly Humada Siregar, ST., MT. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari banjir yang kerap terjadi di ruas Jalan Nasional Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Rakadua.
Berdasarkan hasil pembahasan dan peninjauan teknis, diketahui bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase dan sumur resapan yang sudah tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak mengalir dengan baik sehingga meluap ke badan jalan dan kawasan permukiman warga. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga menghambat arus transportasi serta berdampak pada lahan pertanian dan perkebunan.
Sebagai langkah penanganan, BPJN Sulawesi Tenggara merencanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase serta pembangunan sumur resapan di kawasan tersebut. Program itu masuk dalam rencana pekerjaan tahun 2026.
“Alhamdulillah, dari hasil koordinasi ini sudah ada langkah yang jelas. Insya Allah pembangunan drainase dan sumur resapan masuk dalam rencana tahun 2026 dan kami akan terus mengawalnya,” kata Kusmardin kepada wartawan usai pertemuan.
Legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa kehadiran DPRD tidak hanya sebatas menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan mendapat tindak lanjut dari instansi terkait.
“Kami tidak ingin keluhan masyarakat berhenti sebagai laporan saja. Tugas kami adalah menghubungkan aspirasi warga dengan pemerintah agar ada solusi yang nyata,” ujarnya.
Kusmardin juga menekankan bahwa persoalan banjir di Poleang Barat harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat. “Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada pertanian, perkebunan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu penanganannya harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Perjuangan Kusmardin dalam penanganan banjir Rakadua bukanlah hal baru. Saat banjir merendam belasan rumah warga pada Mei 2026 lalu, ia turun langsung ke lokasi. Setelah menerima laporan warga, Kusmardin segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana agar bantuan mesin penyedot air (alkon) diterjunkan. Bersama petugas BPBD, aparat kepolisian, dan warga setempat, ia ikut membantu proses penanganan banjir hingga malam hari. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat.
Melalui koordinasi yang dibangun dengan BPJN Sultra, Kusmardin optimistis pembangunan drainase dan sumur resapan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi warga Rakadua. Red
