KONAWE SELATAN — Tim Puslitbang Polri menggelar penelitian lapangan untuk memetakan tantangan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus menyerap aspirasi penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Konawe Selatan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kabidgasbin Puslitbang Polri, Kombes Pol Widihandoko, ini berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026, pukul 09.00 hingga 13.30 Wita.
Tim yang hadir terdiri dari Kombes Pol Widihandoko selaku ketua tim, AKBP Indra Budi Purnomo sebagai sekretaris, Pembina Fajar Istiono, serta narasumber Dini Dwi Kusumaningrum. Sementara dari jajaran kepolisian daerah, hadir Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, Kapolres Konawe Selatan AKBP Febry Sam, beserta para Kabag SDM, Kabag Ren, Kasat Reskrim, KBO Reskrim, Kanit Tipikor, dan sejumlah personel kedua polres.
“Kami hadir untuk menyerap langsung realitas di lapangan, baik soal program makan bergizi bagi masyarakat maupun penanganan perkara korupsi, agar pengembangan organisasi Polri ke depan lebih tepat sasaran,” ujar Kombes Pol Widihandoko di sela kegiatan.
Rangkaian penelitian diawali dengan wawancara mendalam dengan penanggung jawab dan operator SPPG dari masing-masing polres. Materi yang digali mencakup perjalanan pembentukan SPPG sejak perencanaan, pembangunan, hingga operasional, jumlah penerima manfaat, serta berbagai hambatan yang muncul di lapangan.
Selanjutnya, tim memberikan pemaparan mengenai penanganan tindak pidana korupsi, termasuk memperkenalkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang kini telah berdiri sendiri dan terpisah dari Bareskrim. Sesi diskusi berlangsung dinamis, menyentuh rencana struktur Kortas Tipikor di tingkat kewilayahan—apakah akan dibentuk Direktorat Kortas Tipikor di Polda dan Satuan Kortas Tipikor di Polres, atau justru menerapkan pola Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Pada pukul 11.15 Wita, tim menyambangi langsung lokasi SPPG Polri di Polres Konawe Selatan. Di sana mereka meninjau sarana dan prasarana pendukung, berbincang dengan pengelola, serta mencatat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Survei kemudian dilanjutkan ke Unit Reskrim dan Tipikor untuk menggali pengalaman personel dalam menangani perkara korupsi, hambatan investigasi, serta dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan.
Kegiatan pengumpulan data ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Seluruh informasi dan masukan yang terhimpun akan menjadi bahan kajian Puslitbang Polri dalam upaya mendorong pengembangan organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Polri di tengah masyarakat. Red
