Bombana, 13 Desember 2024 – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan pengawasan daerah dengan tema “Sinergitas Pengawasan antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)”. Acara ini berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana dan dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kabupaten Bombana.
Kegiatan yang bertujuan memperkuat koordinasi antara APIP dan APH ini dibuka oleh Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Dalam sambutannya, Pj Bupati menegaskan pentingnya pengawasan dalam pemerintahan daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Kolaborasi antara APIP dan APH sangat penting untuk saling mendukung dalam mencegah, mendeteksi, serta menindak penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan ketidaksesuaian dalam pemerintahan daerah. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas baik di APIP maupun APH akan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Bombana, per November 2024, tingkat tindak lanjut hasil temuan APIP mencapai 60,47%, sementara temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencapai 81,50%. “Harapan kami, presentase tindak lanjut hasil temuan baik dari APIP maupun BPK RI bisa mencapai 100%,” harap Pj Bupati Bombana.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini dihadiri oleh narasumber yang kompeten, di antaranya Kepala Sub Auditorat Sulawesi Tenggara II BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nuri Hardiyanto, S.ST., MM., CSFA; Koordinator Pengawasan JFA bidang P3APIP, Muh. Rizal Pahlawi; Plt Inspektur Provinsi Sultra, Dr. Intan Nurcahya, S.P., M.Si., CGCAE; Kanit Tipikor Polres Bombana, Muhtar, SH., MH; serta Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Aprilia Zulkarnain, SH.
Plt Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Intan Nurcahya, S.P., M.Si., CGCAE, menyampaikan pentingnya kerja sama antara APIP dan APH dalam mendukung pengawasan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Menteri Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan mengenai Penanganan Aduan Pemerintah Daerah. “Melalui MOU ini, sistem koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah diatur secara rinci dan terarah,” jelas Dr. Intan.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana peserta memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Mereka menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru tentang pengawasan internal pemerintahan dan penegakan hukum yang selama ini belum banyak dipahami. Beberapa peserta juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara APIP dan APH untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Seiring dengan pelaksanaan acara ini, para peserta diharapkan dapat lebih memahami peran masing-masing instansi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Kolaborasi yang baik antara APIP dan APH diharapkan tidak hanya dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan di setiap level pemerintahan. “Dengan adanya sinergitas antara APIP dan APH, kami berharap pemerintahan di Kabupaten Bombana dapat berjalan dengan lebih baik, bersih, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap agar pengawasan yang semakin terintegrasi antara APIP dan APH dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan, serta lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Dengan sinergitas yang terus dijaga, diharapkan Kabupaten Bombana dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang ideal dan memenuhi harapan masyarakat.
