Perspektifmedia.id || Bombana – Pemimpin adat Moronene menyatakan dukungan penuh atas rekomendasi agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando langsung Presiden, menyusul hasil rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI.
Apua Mekole Alfian Pimpie, S.H., MAP, yang menyandang gelar Raja Moronene Pauno Rumbia ke-7, secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ia menilai posisi Polri saat ini adalah yang paling ideal untuk menjaga independensi institusi.
“Saya mendukung penuh Polri tetap di bawah Presiden guna mendukung independensi Polri selaku alat negara, penegak hukum, dan pemelihara kamtibmas,” ujar Pimpie dalam Video pernyataannya, Selasa (27/1).
Ia menegaskan bahwa struktur komando tersebut sejalan dengan semangat reformasi. Menurutnya, hal ini akan memperkuat peran Polri sebagai penegak hukum yang mandiri dan profesional.
“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah sesuatu yang sangat ideal sesuai dengan amanah reformasi,” tambahnya.
Pimpie juga menyampaikan apresiasi dan pesan semangat kepada seluruh jajaran kepolisian. Ia mendorong Polri untuk terus berbenah dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
“Kepada seluruh anggota Polri, beserta jajaran, tetaplah semangat dan istiqomah dalam menjalankan kewajiban selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” pesannya. Ia berharap Polri terus berusaha menjadi lebih baik menuju institusi yang profesional dan dicintai rakyat.
Dukungan dari tokoh adat ini muncul dalam suasana politik yang ramai membahas struktur ketatanegaraan, khususnya posisi institusi penegak hukum. Rekomendasi dari rapat kerja Komisi III DPR RI sebelumnya memang mengarah pada penguatan status quo, di mana Polri tetap bertanggung jawab kepada Presiden.
Harapannya, dengan struktur yang jelas, Polri dapat fokus pada peningkatan kinerja dan kepercayaan publik tanpa terbebani oleh dinamika politik yang berpotensi menghambat tugas pokoknya. AM (Red)
