Perspektifmedia.id || Jakarta – Dalam upaya membebaskan petani jerat tengkulak dan memperkuat ketahanan pangan, Polri memfasilitasi akses permodalan dan penyerapan hasil panen jagung secara langsung oleh Bulog. Langkah strategis ini dirancang untuk mengawal ekosistem jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri hari ini menghadirkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor dipimpin Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Kolaborasi ini telah mendorong pembelian yang berpihak pada petani, mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog di sejumlah daerah,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo dalam paparannya.
Di sisi hulu, Polri bertindak sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) menghadapi kendala modal. Melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat. Implementasinya telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapat kredit untuk menanam dan memperluas lahan.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyatakan kesiapan pendanaan. “BRI pada 2026 telah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem jagung,” jelas Danang.
Untuk melindungi petani di hilir, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan menjalin kerja sama dengan Bulog guna menyerap hasil panen dengan harga wajar. Kebijakan ini dirancang agar petani terhindar dari praktik tengkulak yang sering membeli di bawah harga pasar.
Bulog menargetkan pengadaan satu juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Pengadaan ini mengacu surat dinas internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan harga patokan Rp6.400 per kilogram.
Program terpadu ini, menurut Langgeng, merupakan konsolidasi pasca capaian positif 2025. “Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami lakukan untuk menjalankan strategi 2026 menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.
Tujuan jangka panjangnya adalah mengoptimalkan lahan tidur, memutus mata rantai ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani dapat mengelola pinjaman dengan baik dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui sinergi multipihak ini, Polri berharap dapat memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus mensejahterakan petani jagung di berbagai wilayah Indonesia.
