Bombana, perspektifmedia.id. – Pemerintah Kabupaten Bombana memulai proses pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 melalui kegiatan entry meeting sebagai langkah awal memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel, yang digelar di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., sebagai tindak lanjut dari surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Entry meeting turut dihadiri oleh perwakilan BPK Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, pejabat penatausahaan keuangan, serta pejabat pembuat komitmen lingkup Pemkab Bombana.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar proaktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul selama pemeriksaan.
“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujar Ahmad Yani.
Selain itu, ia juga mengimbau agar pelaksanaan kegiatan kedinasan dilakukan secara lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi. Menurutnya, penggunaan media daring perlu dioptimalkan, terutama untuk kegiatan yang tidak harus dilakukan secara langsung di luar daerah.
“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., menyoroti pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa penyediaan data dan dokumen yang lengkap dan tepat waktu menjadi kunci utama dalam proses audit.
“Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah. Meskipun terjadi perombakan jabatan dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” jelasnya.
Entry meeting ini menjadi tahapan awal sebelum dilaksanakannya pemeriksaan lebih mendalam oleh BPK. Proses ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh rangkaian pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan capaian terbaik. Dengan komitmen bersama, opini WTP yang selama ini diraih diharapkan dapat kembali dipertahankan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Pewarta : Deno
