Selasa (26/11) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bombana untuk memberikan pembinaan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Measalaro Kantor Bupati Bombana dan dihadiri oleh Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M.Si., Plh Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Inspektur Pembantu, serta para auditor Inspektorat Kabupaten Bombana.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor strategis seperti perikanan dan pertanian. Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, Ak., M.E., menyampaikan bahwa penerapan SPIP-T akan membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan program di dua sektor tersebut.
“Pengendalian yang efektif tidak hanya mengurangi risiko penyimpangan tetapi juga memastikan bahwa setiap program dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. SPIP-T menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan sektor perikanan dan pertanian di Bombana berjalan sesuai dengan tujuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, menyatakan apresiasinya terhadap kunjungan BPKP. Menurutnya, dukungan BPKP merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi di sektor strategis.
“Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pertanian. Dengan pembinaan SPIP-T dari BPKP, kami optimistis tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Edy Suharmanto.
Selain memberikan arahan, tim BPKP Sultra juga memaparkan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan SPIP-T ke dalam pengelolaan program di Kabupaten Bombana. Hal ini mencakup evaluasi terhadap mekanisme pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta optimalisasi sistem pelaporan yang lebih transparan.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyambut baik pembinaan ini. Ia menilai bahwa SPIP-T sangat relevan dalam menjawab tantangan pengelolaan program di sektor perikanan dan pertanian.
“Kami siap mengimplementasikan arahan dari BPKP demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dukungan ini menjadi pijakan penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap program dapat berjalan secara efektif dan akuntabel,” ujar Ridwan.
Selama diskusi, para peserta juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sektor perikanan dan pertanian, termasuk isu pengawasan di lapangan serta kendala koordinasi antarinstansi. Tim BPKP memberikan sejumlah rekomendasi, seperti peningkatan kolaborasi lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan.
Kegiatan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menjadikan pembinaan SPIP-T sebagai prioritas utama dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Bombana. Seluruh pihak sepakat untuk terus meningkatkan sinergi dalam mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis akuntabilitas.
Melalui langkah ini, Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang sukses mengintegrasikan SPIP-T ke dalam tata kelola sektor strategis. Hal ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
