Perspektifmedia.id || Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok jelang tahun 2025.
Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin, 5 Mei 2025.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh Indonesia.
Dari Bombana, rakor disaksikan di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah, bersama jajaran OPD strategis.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menghadapi tekanan inflasi, terutama akibat fluktuasi harga pangan, gangguan iklim, dan kondisi global. Ia meminta pemerintah daerah bersikap tanggap dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
“Inflasi bukan hanya soal angka, ini soal kesejahteraan masyarakat. Semua kepala daerah harus turun tangan langsung dan mengambil langkah konkret di daerah masing-masing,” tegas Tito.
Merespons hal itu, Wabup Ahmad Yani menyatakan bahwa Pemkab Bombana siap menindaklanjuti arahan pusat dengan aksi nyata di daerah.
Ia mengatakan bahwa strategi pengendalian inflasi sudah mulai disiapkan melalui pemantauan harga, intervensi pasar, serta penguatan cadangan pangan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Kami di daerah memiliki peran strategis dan akan bertindak cepat demi menjaga daya beli masyarakat,” ujar Ahmad Yani usai mengikuti rakor.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Bombana akan memperkuat sinergi antar OPD dalam mengawasi distribusi bahan pokok, mendukung produksi lokal, dan menjaga kelancaran pasokan agar harga tetap stabil.
“Kami juga akan mendorong peningkatan produksi pertanian dan memperlancar distribusi pangan dari dan ke wilayah Bombana. Ini penting agar pasokan tidak terganggu dan harga tetap terkendali,” jelasnya.
Ahmad Yani turut didampingi oleh sejumlah pejabat dari OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindagkop UKM, Bappeda, dan Bagian Perekonomian Setda Bombana. Mereka mengikuti seluruh rangkaian pemaparan dan instruksi dari pemerintah pusat.
Rakor juga membahas data inflasi nasional, tren komoditas penyumbang inflasi, serta daerah-daerah yang berhasil menjaga inflasi di level rendah. Pemerintah pusat mendorong penerapan praktik terbaik di daerah lain untuk mempercepat pengendalian harga.
Selain itu, strategi jangka pendek seperti percepatan bantuan pangan dan penguatan sistem pengawasan pasar juga menjadi bagian penting dari arahan Kemendagri. Tito menekankan pentingnya akurasi data dan kecepatan intervensi agar inflasi bisa ditekan lebih awal.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Yani memastikan bahwa hasil rakor ini akan segera ditindaklanjuti di tingkat daerah melalui rapat koordinasi lintas OPD yang difokuskan pada eksekusi program.
“Fokus kami adalah menjaga daya beli masyarakat, memastikan pangan tersedia dan terjangkau. Ini tugas bersama dan kami tidak akan menunda,” pungkasnya.
Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, Pemkab Bombana berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya, agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga sepanjang 2025.
