Kendari – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menghadiri acara Sosialisasi dan Asistensi dengan tema “Kebijakan Tata Kelola TIK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, Transformasi Digital, dan Keterpaduan Layanan Digital di Pemerintah Daerah”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika. Acara ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari pada Kamis (5/9/2024) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Komitmen untuk Digitalisasi Layanan Pemerintahan yang Terpadu
Dalam sambutannya, Dr. M. Ridwan Badallah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara (Sultra), menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fondasi utama dalam transformasi digital nasional. Ini sejalan dengan Nawacita ke-2 yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” ujar Ridwan Badallah dalam sambutannya. Ia juga menambahkan bahwa penyusunan rencana dan anggaran SPBE, serta kebijakan audit TIK, perlu menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dan keterpaduan manajemen SPBE di berbagai tingkat pemerintahan.
Mengatasi Tantangan dan Memperkuat Infrastruktur Digital
Menurut Ridwan Badallah, tantangan dalam penerapan SPBE di daerah termasuk kurangnya kapasitas teknis dan pemahaman mengenai regulasi TIK. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan asistensi yang komprehensif menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur digital, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia.
Dalam acara ini, juga hadir Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Aries Kusdaryono, S.Kom., M.Kom., Ph.D, yang menyampaikan sambutannya secara daring. Aries Kusdaryono menekankan pentingnya penerapan SPBE yang terintegrasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, bersih, demokratis, dan terpercaya.
Membangun Pemerintahan yang Lebih Terpadu dan Terstruktur
Menurut Aries Kusdaryono, pemetaan yang terstruktur dan desain infrastruktur SPBE yang baik akan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa Kementerian Kominfo memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung berbagai dinas di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat digitalisasi layanan publik.
“Kementerian Kominfo tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kehumasan, tetapi juga sebagai penopang utama bagi dinas-dinas di pemerintahan. Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dan transformasi digital di seluruh lapisan pemerintahan,” ujarnya.
Partisipasi Berbagai Pihak dalam Menyukseskan Program SPBE
Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan dari Kementerian PAN-RB, Tim Satu Data Indonesia Bappenas, Pusat Riset Sains Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra), perwakilan Inspektorat, Bappeda, dan penjabat terkait.
Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan SPBE, Satu Data Indonesia, dan pentingnya keterpaduan layanan digital dalam pemerintahan daerah. Tujuan utamanya adalah agar pelayanan publik di tingkat daerah semakin terintegrasi, lebih efisien, dan mampu menghadapi tantangan era digital.
Menuju Pemerintahan Digital yang Lebih Terbuka dan Terpadu
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi tonggak awal bagi percepatan transformasi digital di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya keterpaduan dalam pengelolaan data dan sistem digital, pelayanan publik akan lebih mudah diakses dan lebih transparan,” tambah Ridwan Badallah.
Acara ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital, dan keterpaduan layanan digital di pemerintah daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh Sulawesi Tenggara dan seluruh Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan penguatan kapasitas daerah, implementasi SPBE dapat mempercepat tercapainya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
