Bombana, perspektif.id – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Satuan Tugas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti dugaan keracunan makanan yang terjadi pada pelaksanaan program MBG di Kecamatan Poleang Utara pada 11 November 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Jumat (14/11/2025).
Rapat dipimpin Pj Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh guna memastikan program MBG tetap aman bagi seluruh peserta didik. Rapat turut dihadiri Koordinator Wilayah BGN Bombana, Kepala SPPG Poleang Utara, Kepala Dinas Kesehatan, sejumlah OPD teknis, pihak sekolah, penyedia makanan, serta unsur pemerintah kecamatan. Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan memperkuat sinergi dalam merumuskan langkah perbaikan pelaksanaan program.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut hasil investigasi Dinas Kesehatan Bombana pada 12 November 2025. Investigasi dilakukan untuk menelusuri penyebab awal dugaan kontaminasi pada makanan yang dibagikan kepada peserta didik. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap temuan akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.
Kepala SPPG Poleang Utara, Rahmat Romadon, memaparkan upaya teknis yang telah dilakukan pihaknya dalam sistem pengolahan dan distribusi makanan MBG. Ia menyampaikan bahwa proses memasak kini telah diubah untuk menyesuaikan standar keamanan pangan. “Untuk pengetahuan cara packing-nya dan cara masaknya, kami sudah melakukan perubahan. Sistem memasaknya kami ubah. Yang sebelumnya dimasak bersamaan semuanya, kini sudah kami pisahkan. Sehingga makanan yang terakhir kami hantarkan MBG itu disesuaikan dengan jadwal masaknya. Dengan begitu, arahan Dinas Kesehatan terkait batas waktu 4 jam konsumsi makanan dapat terpenuhi dan tidak lagi terlewati,” ujarnya.
Rahmat juga menjelaskan bahwa kondisi geografis menjadi kendala utama dalam percepatan distribusi. Jalur Poleang Utara yang bercabang empat dinilai menyulitkan proses pengantaran makanan dalam sekali distribusi. “Kondisi di Poleang Utara itu jalurnya bercabang menjadi empat. Ini menyulitkan kami karena idealnya distribusi dilakukan sekali antar. Namun itu tidak bisa dilakukan karena struktur jalannya. Wilayah yang kemarin mengalami KLB juga menjadi titik terakhir yang kami antarkan karena aksesnya sulit. Jadi percepatan distribusi tidak dapat maksimal seperti di wilayah lain yang lebih mudah dijangkau,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap evaluasi ini menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan keamanan dan kualitas makanan dalam program MBG. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan program tersebut tetap berjalan efektif, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik. Upaya perbaikan secara berkelanjutan akan terus dilakukan agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.
