Bombana, Perspektifmedia.id — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan fokus pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025. Acara ini dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat serta upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah setempat.
Kegiatan berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 09.40 WITA di Aula Kantor Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.M.Kes, beserta Kabid Ormas dan Pejabat Fungsional Ormas, unsur Forkopimcam Kecamatan Kabaena Barat, para Asisten dan Staf Ahli Setda Kabupaten Bombana, Kepala OPD lingkup Pemkab Bombana, Camat se-Pulau Kabaena, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Kabaena Barat, Kepala Puskesmas, serta tokoh agama, adat, dan masyarakat setempat.
Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, yang juga merupakan Ketua Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Bombana. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Bombana. Menurutnya, Posyandu tidak hanya menjadi tempat layanan kesehatan, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi, tapi wadah kebersamaan untuk membangun keluarga sehat dan sejahtera. Dengan penerapan Posyandu enam SPM, kami berharap pelayanan dasar masyarakat bisa lebih mudah dijangkau dan tepat sasaran,” ujar Hj. Fatmawati dalam sambutannya.
Beliau juga menegaskan bahwa Posyandu merupakan garda terdepan dalam memperkuat program pemerintah daerah, terutama dalam upaya menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian nasional. Melalui peran aktif kader PKK dan kerja sama lintas sektor, diharapkan pelayanan dasar dapat diberikan secara menyeluruh dan merata ke semua lapisan masyarakat.
Selanjutnya, Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban mutlak pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan dasar yang bermutu dan setara.
“Penerapan SPM bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ada enam urusan wajib yang termasuk dalam SPM, yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial,” ujar Bupati Burhanuddin dengan tegas.
Beliau menambahkan, penerapan SPM bukan sekadar formalitas administratif, tetapi wujud nyata dari kewajiban pemerintah dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami ingin seluruh warga Bombana bisa merasakan layanan yang adil, mudah, dan bermutu. Pemerintah hadir bukan hanya dalam kebijakan, tapi juga dalam aksi nyata di lapangan,” katanya.
Usai pembukaan, dilakukan prosesi penyematan pin Posyandu oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bombana kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat sebagai simbol penguatan peran PKK dalam mendukung program Posyandu enam SPM di tingkat kecamatan. Simbolisasi ini menandakan eratnya sinergi antara pemerintah daerah dan PKK dalam memperkuat pelayanan dasar berbasis masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah bantuan disalurkan kepada masyarakat, antara lain bantuan beras dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana, bantuan pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, bantuan sarana dan prasarana perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, serta kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans Kabupaten Bombana.
“Bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga di Bombana mendapat kesempatan untuk hidup layak dan terlindungi,” ujar Wakil Bupati Ahmad Yani dalam sambutannya.
Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas seremonial, melainkan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Bombana, kata dia, akan terus berupaya menjaga keberlanjutan program seperti ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Sebagai bagian dari inti acara, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bombana, Ny. Surisma Sunandar, S.S., MM, menyampaikan materi sosialisasi mengenai integrasi Posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal. Dalam paparannya, Ny. Surisma menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Posyandu enam SPM bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, kader Posyandu, serta masyarakat.
“Integrasi antara Posyandu dan program SPM sangat penting agar pelayanan dasar bisa lebih efisien dan menjangkau masyarakat secara luas. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan peran Posyandu tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk pendidikan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial,” ujar Ny. Surisma dengan penuh semangat.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, pemeriksaan ibu hamil, serta konsultasi gizi untuk balita dan lansia. Warga terlihat antusias mengikuti kegiatan ini, bahkan sebagian besar mengaku senang karena dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis tanpa harus menempuh jarak jauh ke fasilitas kesehatan di kota.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengadakan Operasi Pasar Murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur dengan harga di bawah pasaran. Tujuan dari operasi pasar ini adalah membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga sembako dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
“Melalui Operasi Pasar Murah ini, kami ingin memberikan ruang bernapas bagi masyarakat di tengah naik turunnya harga kebutuhan pokok. Pemerintah akan terus hadir memastikan kesejahteraan rakyat,” tutur Bupati Burhanuddin.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat sistem pelayanan dasar berbasis masyarakat. Dengan keterlibatan aktif PKK, OPD, dan masyarakat, program Posyandu enam SPM diharapkan mampu menjadi wadah efektif dalam menjangkau seluruh kebutuhan dasar masyarakat dari berbagai sektor.
Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah, kader PKK, dan masyarakat terus terjalin dengan baik. “Kami akan terus berupaya agar semua masyarakat Kabupaten Bombana mendapatkan hak-hak dasar mereka dengan cara yang mudah, cepat, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan manusia. Melalui pendekatan pelayanan langsung seperti Posyandu enam SPM, pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik melalui layanan kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ketertiban masyarakat.
